Pembinaan RT-RW Kebonsari Kulon Bahas Empat Isu Strategis: Bank Sampah, IKD, dan Bantuan Sosial serta Tertib Pelaporan

  • Oct 28, 2026
  • mas oman
  • Seputar Pemerintahan

Kebonsari Kulon Kota Probolinggo (28/10/2026). Pemerintah Kelurahan Kebonsari Kulon menggelar kegiatan pembinaan bagi Ketua RT dan RW se-Kelurahan Kebonsari Kulon di Aula Pertemuan Kelurahan. Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai program pemerintah, mulai dari pembentukan bank sampah, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga tertib administrasi kependudukan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Kebonsari Kulon Ahmad Isnaini, S.Kom., M.A.P., Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanigaran Lukman Hakim, S.Sos., M.M., Kasi Pemerintahan Kelurahan Kebonsari Kulon Hariani, S.Sos., Ketua LPM, David Jonatha Badra, S.Pd., M.M., serta para Ketua RT dan RW.

Dalam sambutannya, Ahmad Isnaini mendorong setiap RW untuk mulai membentuk bank sampah di wilayah masing-masing. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan rencana pemanfaatan bantuan hibah kendaraan roda tiga (Tosa) yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah maupun kegiatan kebersihan lingkungan.

"Setiap RW diharapkan memiliki bank sampah sehingga bantuan hibah kendaraan Tosa nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan sampah maupun menjaga kebersihan lingkungan," ujarnya.

Selain itu, Ahmad juga menyoroti rendahnya tingkat aktivasi IKD di Kelurahan Kebonsari Kulon. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan menggelar layanan aktivasi IKD secara bergilir di masing-masing RW.

Ia meminta para Ketua RW untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan dan membantu mengoordinasikan warga. Aktivasi IKD sendiri menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan bantuan melalui Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, layanan aktivasi IKD di Kelurahan Kebonsari Kulon akan berlangsung pada 26 hingga 30 November 2026.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanigaran Lukman Hakim menekankan pentingnya tertib administrasi bagi RT dan RW, khususnya dalam penyusunan laporan bulanan.

Menurutnya, saat ini masih ditemukan perbedaan data jumlah penduduk antara laporan wilayah dengan data Disdukcapil. Meski demikian, kedua data tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan melakukan konfirmasi dan sinkronisasi secara berkala.

"Yang terpenting adalah ketertiban pelaporan dan komunikasi sehingga data yang ada bisa saling melengkapi," katanya.

Pada sesi diskusi, pembahasan banyak mengarah pada mekanisme pengajuan bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos. Nourmalinda atau Linda menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi dengan pendampingan Agen Perlinsos.

Namun, ia menegaskan bahwa agen hanya bertugas membantu proses pengajuan. Keputusan penerima bantuan tetap berada di pemerintah pusat dengan pembaruan data yang dilakukan setiap tiga bulan mengikuti perubahan desil kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah Ketua RW juga menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Ketua RW 11 Rochima Rohim mengungkapkan masih adanya hambatan teknis berupa barcode dan kode OTP yang tidak selalu berhasil diterima saat proses aktivasi.

Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 05 Misnadi. Ia menilai keterbatasan spesifikasi telepon seluler warga menjadi salah satu penyebab rendahnya aktivasi IKD.

"Masih banyak warga yang menggunakan ponsel Android versi lama sehingga aplikasi IKD tidak dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua RW 12 Hanan , menyoroti potensi dampak terhadap warga yang belum mampu mengaktifkan IKD karena kendala perangkat. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar masyarakat yang layak menerima bantuan tidak dirugikan akibat kendala teknis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPM Kebonsari Kulon David Jonatha Badra menjelaskan bahwa IKD merupakan bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan yang bertujuan mempermudah masyarakat.

Dengan adanya IKD, warga tidak lagi harus selalu membawa dokumen fisik seperti KTP maupun Kartu Keluarga saat mengurus berbagai layanan administrasi.

"Kita perlu mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Tentu sambil menunggu penyempurnaan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Lukman Hakim juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Ketua RT dan RW di Kelurahan Kebonsari Kulon. Berdasarkan penilaian Kecamatan Kanigaran, kinerja RT dan RW di wilayah tersebut dinilai cukup baik dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

Meski demikian, ia meminta para Ketua RT dan RW memahami mekanisme pencairan honor yang tidak selalu dapat dilakukan segera setelah laporan masuk. Hal itu karena proses administrasi, termasuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan kelurahan lain di Kecamatan Kanigaran.

Kegiatan pembinaan berlangsung interaktif dan berakhir pada pukul 11.23 WIB. Menutup acara, Kasi Pemerintahan Kelurahan Kebonsari Kulon Hariani berharap hasil pembinaan dapat disampaikan kembali kepada Ketua RT dan RW yang berhalangan hadir sehingga informasi dan program pemerintah dapat diterima secara merata oleh seluruh wilayah.

 

Jurnalis : Oman/MP