SINERGI DINSOS PPPA, DUKCAPIL DAN RT/RW, KEBONSARI KULON,PERCEPAT DIGITALISASI PERLINDUNGAN SOSIAL, DENGAN MENGGELAR DESK PEMBENTUKAN AGEN PERLINSOS
- Nov 11, 2026
- mas oman
- Seputar Pemerintahan, Seputar Event
KEBONSARI KULON KOTA PROBOLINGGO, Selasa (10/11/2026). Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, menggelar kegiatan Desk Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Pembentukan dan Penguatan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos),

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB tersebut bertempat di Aula Kelurahan Kebonsari Kulon dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo beserta jajaran, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Probolinggo, Lurah Kebonsari Kulon, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para Ketua RW, serta dua orang perwakilan Ketua RT dari masing-masing wilayah RW se-Kelurahan Kebonsari Kulon.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Probolinggo Nomor 800.1.12.4/828/425.001/2026 tentang percepatan digitalisasi perlindungan sosial melalui pembentukan dan penguatan Agen Perlinsos di Kota Probolinggo.
Lurah Kebonsari Kulon: RT dan RW Punya Peran Strategis
Acara diawali dengan sambutan Lurah Kebonsari Kulon, Bapak Ahmad Isnaini Hariyanto, S.Kom., M.A.P. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinsos PPPA dan Dinas Dukcapil Kota Probolinggo yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai langkah nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Beliau juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari Pemerintah Kota Probolinggo, pihak kelurahan berkewajiban mendorong seluruh Ketua RT dan RW untuk berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut.
Peran RT dan RW tidak hanya sebatas membantu proses pendaftaran warga ke dalam aplikasi Perlinsos, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong warga yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi sebagai Agen Perlinsos.
Adapun target awal yang dibebankan kepada masing-masing Ketua RT dan RW adalah sebanyak 60 kepala keluarga (KK) yang selanjutnya dilaporkan secara berkala melalui pihak kelurahan.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Probolinggo untuk mencapai cakupan pendataan sebesar 75 persen dari jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2026. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan, jumlah penduduk Kota Probolinggo tercatat sebanyak 254.569 jiwa, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo melalui Statsindo.
Aktivasi IKD Menjadi Langkah Awal Pendaftaran Agen Perlinsos
Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Ketua RT dan RW yang belum memiliki IKD. Petugas dari Dinas Dukcapil Kota Probolinggo memberikan pendampingan secara langsung agar para peserta dapat melakukan pendaftaran dan aktivasi IKD melalui telepon pintar masing-masing.

IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang memuat informasi dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Identitas digital ini diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Kepemilikan IKD menjadi salah satu persyaratan awal bagi peserta untuk melanjutkan proses pendaftaran sebagai Agen Perlinsos. Setelah IKD berhasil diaktifkan, para Ketua RT dan RW dapat melanjutkan tahapan pendaftaran sebagai agen yang nantinya diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan perlindungan sosial berbasis digital.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme. Para Ketua RT, Ketua RW, serta beberapa warga yang hadir mengikuti setiap tahapan dengan serius, mulai dari proses aktivasi IKD hingga pemahaman mengenai mekanisme pendaftaran Agen Perlinsos.
Perlinsos: Mewujudkan Pendataan dan Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran
Program Perlinsos merupakan salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan, pendataan, verifikasi, serta proses penyaluran program bantuan sosial agar semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Melalui sistem digital perlindungan sosial yang terintegrasi, terdapat beberapa fungsi penting yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya:
- Pengelolaan dan Integrasi Data
Menghubungkan data masyarakat dari berbagai instansi untuk mendukung akurasi data sosial ekonomi serta meminimalkan kesalahan dalam penetapan sasaran penerima bantuan. - Pendaftaran Mandiri Bantuan Sosial
Mempermudah masyarakat dalam mengakses mekanisme pendaftaran atau pengusulan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sesuai ketentuan yang berlaku. - Pengecekan Kelayakan
Membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai status data dan potensi kelayakan sebagai calon penerima program perlindungan sosial. - Fitur Usul dan Sanggah
Memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk mengusulkan warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan maupun menyampaikan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. - Perlindungan dari Risiko Sosial Ekonomi
Mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar ketika menghadapi berbagai risiko, seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, maupun bencana.
Dengan adanya Agen Perlinsos di tingkat lingkungan, diharapkan proses sosialisasi, pendataan, dan pendampingan masyarakat dapat berjalan lebih dekat, mudah, serta menjangkau warga yang membutuhkan.
Sekretaris Dinsos PPPA: Target Penyelesaian Akhir Tahun 2026, Bansos Tahun 2027 Diharapkan Tepat Sasaran
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo, Ibu Retno Feby Hariyati, S.K.M., M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan percepatan digitalisasi perlindungan sosial melalui pembentukan dan penguatan Agen Perlinsos ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026.

Beliau menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sistem pendataan dan pengelolaan perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan transparan. Dengan keterlibatan aktif para Agen Perlinsos di tingkat kelurahan hingga lingkungan RT/RW, diharapkan proses pendataan dan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Lebih lanjut, beliau berharap bahwa pada tahun 2027 mendatang, seluruh program bantuan sosial dari pemerintah dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.
"Harapan kami, melalui percepatan pembentukan Agen Perlinsos ini, pada tahun 2027 seluruh bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, sehingga tidak lagi ditemukan keluhan atau komplain dari masyarakat akibat ketidaksesuaian data maupun penyaluran bantuan sosial," demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Untuk mewujudkan tujuan itu, diperlukan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Dinsos PPPA, Dinas Dukcapil, pemerintah kelurahan, hingga para Ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan dan pendataan masyarakat.
Beliau juga mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses pendaftaran Agen Perlinsos dengan sungguh-sungguh serta meneruskan informasi dan sosialisasi kepada warga di lingkungan masing-masing.
Dengan demikian, pembentukan Agen Perlinsos bukan sekadar kegiatan pendataan berbasis digital, melainkan juga menjadi langkah bersama untuk mewujudkan perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Sinergi RT/RW dan Pemerintah untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Melalui kegiatan Desk Perlinsos ini, Kelurahan Kebonsari Kulon berharap seluruh Ketua RT dan RW dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan percepatan digitalisasi perlindungan sosial.
Partisipasi aktif para pengurus lingkungan menjadi faktor penting karena RT dan RW merupakan unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial warganya secara langsung.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti dukungan dan komitmen para Ketua RT dan RW terhadap program Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi dan pelengkap laporan pelaksanaan kegiatan.

Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, Kelurahan Kebonsari Kulon siap mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial demi terwujudnya pelayanan yang semakin mudah, data yang semakin akurat, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Kota Probolinggo.
Link untuk agen :
https://agent-perlinsos.kemensos.go.id
Link untuk daftar mandiri :
https://perlinsos.kemensos.go.id
Link untuk Download Aplikasi Shortcut Agen :
Jurnalis : oman/KMP